Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara mengikuti secara daring pembukaan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan secara hybrid dari Graha Pengayoman, Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh CPNS formasi wilayah yang tersebar di 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia. Senin (02/05/2025)

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, dalam laporannya menyampaikan bahwa pengadaan CPNS TA 2024 diawali dengan penetapan formasi sebanyak 9.070 untuk Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024. Seleksi ini mendapatkan antusiasme tinggi dengan 491.651 pelamar, menjadikan Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi dengan pelamar terbanyak. Setelah pemekaran Kementerian, Kementerian Hukum menerima 979 formasi, dengan 863 pelamar yang melanjutkan proses penetapan NIP, termasuk 37 formasi Disabilitas dan 19 formasi Putra/Putri Kalimantan.

Kegiatan orientasi CPNS ini akan berlangsung dari tanggal 2 hingga 4 Juni 2025, mencakup sambutan dan pembukaan kuliah umum oleh Wakil Menteri Hukum RI, pengarahan dari Sekretaris Jenderal, serta penyampaian materi oleh Pimpinan Tinggi Pratama. Seluruh rangkaian rekrutmen CPNS TA 2024 ini dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, diawasi oleh Ombudsman RI dan masyarakat melalui platform media streaming.

Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Eddy O.S. Hiariej membuka secara resmi kegiatan Orientasi CPNS Tahun Anggaran 2024 ini. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Eddy O.S. Hiariej secara tegas menekankan pentingnya integritas bagi setiap CPNS yang akan mengabdi di lingkungan Kementerian Hukum. "Integritas adalah fondasi utama bagi kita sebagai abdi negara. Tanpa integritas, kepercayaan publik akan luntur, dan pelayanan hukum serta HAM yang berkualitas tidak akan terwujud," ujar Wamenkum. Beliau menambahkan bahwa seluruh pelaksanaan rangkaian rekrutmen CPNS TA 2024 ini telah dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel

Diharapkan, melalui orientasi ini, para CPNS Kementerian Hukum dapat menginternalisasi nilai-nilai Kementerian Hukum serta nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai abdi negara yang profesional, berintegritas, dan melayani masyarakat.

Pada kesempatan yang sama juga Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Candrafriandi Achmad yang didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum I Putu Dharmayasa, Kepala Bidang AHU Ahmad Sahrun dan Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Linda Fatmawati Saleh menyerah SK CPNS 2024 kepada perwakilan CPNS Kanwil Kemenkum Sulawesi Tenggara.

Kakanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan juga menyampaikan bahwa siap menyambut hangat para calon pegawai negeri sipil berjumlah 13 Orang (6 perempuan dan 7 Laki-laki) yang baru bergabung dengan Kementerian Hukum.

"Pembukaan orientasi ini menjadi langkah awal yang penting bagi mereka untuk menginternalisasi nilai-nilai Kementerian Hukum dan HAM serta Pancasila. Kami berkomitmen untuk membimbing para CPNS ini agar menjadi insan pengayoman yang profesional, berintegritas, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati di Sulawesi Tenggara. Proses rekrutmen yang transparan ini menunjukkan komitmen kami dalam mendapatkan talenta terbaik untuk kemajuan bangsa." Ujar Topan Sopuan

Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Wakatobi tentang Pengarusutamaan Gender, Senin (2/6/2025).
‎
‎Kegiatan harmonisasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Candrafriandi Achmad, dan dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yakni Kepala Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, Arifin, bersama pejabat terkait.
‎
‎Candrafriandi menjelaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan krusial dalam pembentukan peraturan daerah agar substansi yang diatur selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
‎
‎“Melalui harmonisasi ini, kita memastikan bahwa Raperda tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Wakatobi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong keadilan gender dalam kebijakan daerah,” ujar Candrafriandi.
‎
‎Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam mendorong pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan daerah melalui peraturan daerah.
‎
‎“Ini merupakan langkah maju dalam mendorong kesetaraan dan perlindungan hak-hak perempuan serta kelompok rentan lainnya. Harmonisasi ini adalah bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan produk hukum daerah berkualitas dan responsif terhadap isu-isu strategis,” ungkap Topan.

Kendari, 2 Juni 2025 – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara bersama dengan jajaran Kanwil Kementerian HAM Sulawesi Selatan wilayah kerja Sulawesi Tenggara pagi ini mengikuti Upacara Hari Lahir Pancasila Tahun 2025. Upacara yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting ini diikuti dari Aula Kanwil Kemenkum Sultra dan terpusat di Lapangan Graha Pengayoman.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengangkat tema pentingnya Pancasila sebagai filosofi dasar Indonesia dan kekuatan pemersatu bangsa.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, menekankan bahwa Pancasila bukan sekadar dokumen historis, melainkan jiwa bangsa yang memandu terwujudnya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yudian menyoroti fungsi Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bagi keberagaman penduduk Indonesia, yang mencakup berbagai suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Ia menegaskan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, dari sila pertama hingga kelima, memandu pembangunan bangsa melalui semangat gotong-royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Pada kesempatan yang sama, Yudian Wahyudi juga menyoroti "Asta Cita" atau delapan agenda prioritas pemerintah, dengan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagai aspek fundamental. Prioritas ini muncul dari pemahaman bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah, kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai-nilai Pancasila dapat menimbulkan ketimpangan, dan kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila dapat menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi. Oleh karena itu, memperkokoh Pancasila berarti memastikan bahwa pembangunan nasional selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Menghadapi tantangan kompleks di era globalisasi dan digitalisasi, seperti ekstremisme, radikalisme, intoleransi, dan disinformasi, BPIP menyerukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila di segala dimensi kehidupan. Ini termasuk menanamkan Pancasila dalam pendidikan sejak dini, memastikan kehadirannya dalam pelayanan publik yang adil dan transparan, mempromosikan pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat, dan menjunjung tinggi interaksi etis di ruang digital.

BPIP berkomitmen pada berbagai program strategis untuk membina dan memperkuat ideologi Pancasila, mulai dari inisiatif pendidikan hingga kolaborasi lintas sektor. Tujuannya adalah agar Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi dihayati dan dijalankan dalam tindakan nyata. Pidato tersebut diakhiri dengan seruan kepada seluruh elemen masyarakat untuk secara aktif mewujudkan Pancasila dalam tindakan dan kebijakan mereka, memastikan kemajuan Indonesia dalam teknologi, moral, kesejahteraan, dan kehormatan global. Masa depan bangsa bergantung pada Pancasila yang tetap menjadi jiwa dalam setiap denyut nadi pembangunan. Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bergotong-royong, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra Topan Sopuan menanggapi bahwa Peringatan Hari Lahir Pancasila hari ini menegaskan kembali komitmen kita sebagai insan pengayoman untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tugas dan fungsi.

Topan Sopuan juga menyatakan bahwa sambutan dari Kepala BPIP sangat relevan, mengingatkan kita bahwa Pancasila adalah jiwa dan fondasi bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan. Di Sulawesi Tenggara, kami akan terus berupaya memastikan nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan terwujud dalam pelayanan publik dan pembinaan masyarakat, sejalan dengan visi Indonesia maju.

‎‎Kendari – Hari pertama masa orientasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara dimulai dengan kegiatan pembekalan kedisiplinan melalui latihan baris-berbaris, Senin (2/6/2025).
‎
‎Pelatihan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Markas Komando (Mako) Brimob Polda Sulawesi Tenggara.
‎
‎Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari pembentukan karakter dasar ASN yang disiplin, tangguh, dan siap menjalankan tugas pelayanan publik dengan integritas tinggi.
‎
‎Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menjelaskan bahwa pembekalan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai dasar kedisiplinan dan kekompakan sejak hari pertama para CPNS memasuki dunia birokrasi.
‎
‎"Latihan baris-berbaris ini bukan hanya soal fisik, tetapi tentang membentuk pola pikir yang taat terhadap aturan, patuh terhadap perintah, serta siap menjadi bagian dari sistem kerja pemerintahan yang terstruktur," ujar Topan.
‎
‎Ia juga menambahkan bahwa masa orientasi adalah momen penting dalam membentuk fondasi karakter ASN yang loyal, berintegritas, dan profesional, sesuai dengan arah reformasi birokrasi yang tengah dijalankan.
‎
‎Tercatat sebanyak 13 CPNS mengikuti masa orientasi di lingkungan Kanwil Kemenkum Sultra. Namun, hanya 12 orang yang dapat mengikuti latihan baris-berbaris karena satu CPNS berhalangan hadir akibat kondisi kesehatan.
‎
‎
‎
‎‎‎
‎
‎

Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara kembali menggelar apel pagi rutin di halaman kantor sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan disiplin dan etos kerja aparatur sipil negara, Senin (2/6/2025).
‎
‎Apel pagi kali ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Candrafriandi Achmad, yang dalam arahannya menekankan pentingnya membangun budaya disiplin mulai dari hal-hal kecil.
‎
‎"Satu pesan saya pada pagi hari ini, mungkin organisasi yang besar itu hancur bukan karena ada pesaing atau ada pihak eksternal, tapi dia hancur karena adanya toleransi terhadap ketidakpatuhan dari hal yang kecil atau ketiadaan standar operasional dalam perasaan petugas, atau standarnya ada tapi tidak diterapkan oleh pegawainya," tegas Candrafriandi.
‎
‎Ia mengingatkan bahwa sikap abai terhadap kedisiplinan meski terlihat sepele bisa berdampak sistemik jika dibiarkan.
‎
‎“Itu hal yang kecil, kedisiplinan dan lain sebagainya, apabila itu tidak dilaksanakan dan tidak ditindaki, akan menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan itu terus dilaksanakan, itu akan menjadi budaya, dan kalau sudah jadi budaya, itu pasti akan mengorbankan organisasi itu,” lanjutnya.
‎
‎Melalui apel ini, Candrafriandi berharap seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Sultra semakin menyadari pentingnya konsistensi dalam menjalankan tugas sesuai aturan dan standar operasional prosedur yang berlaku.
‎
‎Apel pagi juga menjadi momentum pengingat bahwa profesionalisme dan integritas bukan hanya dibangun dari capaian besar, tetapi dari konsistensi menjalankan hal-hal kecil dengan sungguh-sungguh sejalan dengan arahan dan komitmen Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan.